Pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Samsat Depok mengaku saat ini sangat kekurangan tenaga untuk menyelesaikan tugas pelayanan kepada masyarakat. Apalagi dengan kondisi jumlah wajib pajak di Samsat Depok setiap tahunnya semakin bertambah. Tentu saja hal ini akan berimbas pada jumlah sumber daya manusia di instansi tersebut. “Memang kita kekurangan pegawai, khususnya untuk petugas kasir,”ujar Kasie PKB Samsat Depok, Herry Nur’alamsyah, Senin (11/10).
Menurut Herry, kekurangan tenaga pegawai itu, khususnya terjadi di loket kasir dan loket penetapan pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari jumlah pegawai yang ada saat ini, masih dibutuhkan sebanyak 5 orang lagi. ''Namun walaupun dengan kondisi kekurangan pegawai, kami tetap berusaha menjalankan tugas dan tanggungjawab kerja dengan baik.”katanya.
Untuk itu, kata Herry agar tugas pelayanan tetap berjalan, pihaknya terpaksa menggunakan pegawai bagian staf TU dan tenaga karyawan bantuan (Karban) untuk membackup loket kasir dan penetapan.”Kita fungsikan staf TU dan karban untuk membantu tugas pelayanan di loket,”tuturnya.
Dikatakan Herry, jumlah petugas kasir yang ideal untuk melayani wajib pajak adalah sebanyak 5 orang dengan status PNS. Namun, lanjut Herry saat ini pegawai kasir yang ada di Samsat Depok dan sudah berstatus PNS hanya dua orang, sedangkan yang lainnya adalah karban,”Jadi, untuk sementara kita gunakan karban, walaupun sebenarnya tidak boleh.”katanya lagi.
Herry menyatakan sudah mengajukan permintaan tersebut ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat melalui Kasubdin Pengendalian dan Pembinaan, Cucu, saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) wilayah I/Depok, Jalan Merdeka, Sukmajaya, Depok beberapa waktu lalu.
Herry berharap permintaanya dapat segera terealisasi agar tugas layanan pada kedua loket tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara legal.”Kita minta secepatnya. Diutamakan untuk petugas kasir harus memiliki kejujuran.”tandas Herry.(Wandy)
